Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Pemanent Establishment adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Secara perpajakan, BUT diperlakukan hampir sama dengan subjek pajak untuk pemula badan dalam negeri, namun dengan beberapa kewajiban tambahan yang spesifik.
Berikut adalah panduan lengkap pelaporan dan kepatuhan pajak untuk BUT di Indonesia:
1. Ruang Lingkup Penghasilan BUT (Attribution Rule)
Pajak BUT tidak hanya dikenakan atas penghasilan dari kegiatannya sendiri, tetapi juga mencakup:
-
Attribution Rule: Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki/dikuasai.
-
Force of Attraction Rule: Penghasilan kantor pusat dari penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT.
-
Effectively Connected Rule: Penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dll. yang diterima kantor pusat, selama harta/kegiatan yang menghasilkan penghasilan tersebut mempunyai hubungan efektif dengan BUT.
2. Kewajiban PPh Badan dan Branch Profit Tax (BPT)
BUT memiliki dua lapisan pajak utama atas laba bersihnya:
-
PPh Badan (Pasal 26 ayat 4): Dikenakan tarif umum sebesar $22\%$ (atau tarif yang berlaku) dari Penghasilan Kena Pajak.
-
Branch Profit Tax (BPT): Atas Laba Bersih setelah pajak (Laba setelah dikurangi PPh Badan $22\%$), dikenakan pajak tambahan sebesar $20\%$.
-
Strategi: Tarif BPT $20\%$ dapat diturunkan menggunakan Tax Treaty (P3B) antara Indonesia dan negara asal kantor pusat (seringkali turun menjadi $10\%$, $7,5\%$, atau bahkan lebih rendah).
-
Pengecualian BPT: BPT tidak terutang jika seluruh laba tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal, aset tetap, atau investasi tertentu sesuai syarat PMK.
-
3. Biaya yang Dapat Dikurangkan (Deductible Expenses)
Tidak semua biaya dari kantor pusat dapat dibebankan ke BUT:
-
Biaya Administrasi Kantor Pusat: Dapat dibebankan sepanjang biaya tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan BUT di Indonesia (dengan batasan jumlah tertentu).
-
Larangan Biaya: BUT tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto dengan pembayaran kepada kantor pusat berupa:
-
Royalti atau imbalan atas penggunaan harta.
-
Imbalan jasa manajemen.
-
Bunga (kecuali untuk BUT sektor perbankan).
-
4. Pelaporan dan Dokumentasi Wajib
Kepatuhan pelaporan BUT mengikuti kalender pajak Indonesia:
| Jenis Laporan | Batas Waktu | Catatan Penting |
| SPT Masa PPh 21/26 | Tanggal 20 bulan berikutnya | Atas gaji karyawan lokal dan ekspatriat. |
| SPT Masa PPN | Akhir bulan berikutnya | Wajib jika BUT sudah dikukuhkan sebagai PKP. |
| SPT Tahunan Badan | 4 bulan setelah akhir tahun buku | Wajib melampirkan Laporan Keuangan BUT. |
| DGT Form (SKD) | Saat pelaporan SPT Masa | Wajib jika memanfaatkan tarif Tax Treaty (P3B). |
5. Hubungan Istimewa dan Transfer Pricing
Karena BUT dan Kantor Pusat adalah satu kesatuan hukum namun berbeda Kursus Brevet Pajak Murah, transaksi di antara keduanya sangat rawan koreksi.
-
BUT wajib menyusun TP Doc (Local File & Master File) jika nilai transaksi afiliasinya (termasuk alokasi biaya kantor pusat) melebihi ambang batas (threshold).
-
Pastikan alokasi biaya dari kantor pusat disertai dengan laporan audit atau dokumen pendukung yang membuktikan kewajaran alokasi tersebut.
6. Prosedur Penutupan BUT
Berbeda dengan PT, penutupan BUT memerlukan proses yang ketat:
-
Pencabutan NPWP: Harus melalui proses Pemeriksaan Pajak (Audit) menyeluruh untuk memastikan tidak ada kewajiban yang tersisa.
-
Laporan Likuidasi: Menyampaikan laporan keuangan penutupan dan memastikan seluruh kewajiban Branch Profit Tax atas sisa laba telah dilunasi.
